:strip_icc()/kly-media-production/medias/2853426/original/065706300_1563172222-anggota-polisi.jpg)
Liputan6.com, Jakarta – Rumah Politik Indonesia (RPI) merilis survei nasional terbaru, terkait potret kepercayaan publik terhadap kinerja lembaga penegak hukum (LPH) di Indonesia. Hasilnya, secara umum, survei itu menempatkan kinerja Kepolisian RI (Polri) sebagai LPH dengan kinerja terbaik.
“Secara umum, rating Polri itu berselisih tipis dengan Kejaksaan Agung sebagai institusi penegak hukum dan Polri dinilai sebagai LPH dengan kinerja terbaik,” kata Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas saat merilis hasil survei RPI di Jakarta, Rabu (19/11/2025).
Fernando merinci, dari data survei didapati Polri memperoleh 20,5% yang tipis sekali jaraknya dengan institusi Kejaksaan Agung yang mendapat 19,9%. Menyusul kemudian Mahkamah Agung, sebesar 18,5%, Komisi Yudisial 16,5%, KPK 12,9% dan Mahkamah Konstitusi dengan 9,5%. Lalu responden yang tidak menjawab sebanyak 2,2%.
Fernando menambahkan, RPI juga mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri dalam surveinya. Hasilnya, mayoritas responden menyatakan puas.
“Dari temuan survei RPI masyarakat yang menjawab puas dengan kinerja Polri 79,8%, kemudian 2,4% menjawab tidak puas, sedang atau netral sebesar 15,7%, dan terakhir sebesar 2,1% responden menilai tidak tahu atau memilih untuk tidak menjawab,” beber dia.
Ia melanjutkan, saat survei mendalami lebih lanjut soal alasan publik memberikan penilaian positif terhadap kinerja Polri, jawaban diperoleh dengan sangat berragam. Tertinggi adalah terkait jangkauan dan struktur organisasinya yang dianggap sudah memadai.
“Dari pendalaman survei, alasan masyarakat memilih Polri sebagai lembaga penegak hukum dengan kinerja terbaik antara lain jangkauan dan struktur organisasi yang luas sebanyak 19,3%, lalu modernisasi teknologi kepolisian sebesar 18,1%, kemudian kolaborasi dengan lembaga lain sebanyak 14,5%,” rinci dia.
“Ada pula yang menjawab peningkatan kualitas SDM 11,9%, lalu respons cepat terhadap kejahatan 11,2%, kemudian reformasi birokrasi dan pelayanan publik 9,8%. Terakhir, responden mengapresiasi dalam hal keberhasilan mengungkap kasus besar 9,1% dan yang menjawab tidak tahu/tidak jawab 6,1%,” beber Fernando.