Jakarta (ANTARA) – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyatakan 20 persen pendapatan yang dihasilkan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) akan masuk ke anggaran pemerintah desa.
Dalam keterangannya yang dikutip di Jakarta, Sabtu, ia menjelaskan pengaturan tersebut bermula dari keputusan pemerintah pusat yang menyerahkan kepemilikan seluruh aset koperasi desa, termasuk fasilitas pendukungnya, kepada pemerintah desa.
“Dengan cara ini, kami bertujuan untuk memberikan manfaat yang besar bagi pemerintah desa,” kata Susanto.
Menteri kemudian menekankan pentingnya membangun sinergi antar seluruh pemangku kepentingan terkait untuk memastikan program KDMP, salah satu inisiatif andalan Presiden Prabowo Subianto, memberikan hasil yang optimal.
“Jangan ada lagi perbedaan pendapat, jangan ada lagi perdebatan mengenai sumber daya. Insya Allah koperasi-koperasi ini akan menjadi pusat ekonomi yang mendongkrak perekonomian pedesaan,” ujarnya sambil yakin bahwa koperasi tidak akan mengalami kerugian.
Susanto lebih lanjut mengatakan bahwa pemerintah memandang koperasi desa sebagai sarana strategis untuk memperkuat perekonomian lokal dan meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan.
“Penting bagi kita semua untuk memastikan Koperasi Desa Merah Putih bisa membawa kemajuan bagi negara kita,” tutupnya.
Pada 21 Juli, Presiden Prabowo meresmikan sekitar 80 ribu koperasi yang didirikan secara nasional melalui program KDMP di Klaten, Jawa Tengah. Badan usaha tersebut terbentuk melalui kerja sama Kementerian Koperasi dengan 17 lembaga lainnya.
Presiden telah mewajibkan semua KDMP untuk menjalankan setidaknya tujuh fasilitas utama—toko kelontong, apotek, klinik, kantor manajemen, gerai layanan simpan pinjam, gudang, dan infrastruktur logistik—untuk memberdayakan masyarakat pedesaan.
Namun tidak semua koperasi langsung beroperasi karena kurangnya fasilitas tersebut. Data dari website program KDMP menunjukkan, 11.225 koperasi desa memiliki setidaknya satu outlet yang beroperasi, dengan hampir 16 ribu outlet sudah aktif.
Untuk mengatasi hal ini, pemerintah mengumumkan rencana untuk mempercepat pembangunannya mulai bulan Oktober.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono resmi menggebrak inisiatif percepatan pembangunan di KDMP Wanajaya di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Jumat (17/10), dengan sasaran sekitar 800 koperasi desa di berbagai daerah.
Berita terkait: Menteri mendesak pemerintah daerah mengalokasikan lahan untuk koperasi desa
Berita terkait: Indonesia akan memperluas fasilitas KDMP secara nasional mulai 15 Oktober
Translator: Arnidhya N, Tegar Nurfitra
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2025
