Jakarta (ANTARA) – Indonesia’s Finance Minister Purbaya Yudhi Sadewa has assured that the development of the new capital Nusantara (IKN) will continue as planned and will not turn into a “ghost city.”
“Tergantung rencana pemerintah ke depan. Menurut saya, IKN tidak akan menjadi kota hantu. Kalau perekonomian Indonesia bagus, dana pemerintah cukup. Jadi, tidak perlu khawatir atau mengindahkan prediksi media asing,” kata Purbaya, Senin.
Ia menambahkan, pemerintah telah menyetujui perusahaan swasta untuk membangun perumahan di IKN dan pembangunannya sudah berjalan.
Yang jelas kita sudah menyetujui perusahaan swasta untuk membangun rumah di sana. Seharusnya pembangunannya sudah dimulai. Nanti kalau diperlukan, kita akan mengalokasikan dana pemerintah lebih banyak, katanya.
Purbaya menegaskan, pembangunan Nusantara terus berjalan tanpa henti.
Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono memproyeksikan akan dipekerjakan sebanyak 20.000 tenaga kerja untuk mempercepat pembangunan kota.
Pasca Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 yang menetapkan Nusantara sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia, pembangunan baik fisik maupun nonfisik di ibu kota diperkirakan akan semakin intensif. Saat ini, sekitar 7.000 pekerja bangunan berada di barak pekerja (HPK).
Melalui Perpres 79/2025, OIKN mulai mempersiapkan kawasan legislatif dan yudikatif, yang merupakan langkah penting dalam menyelesaikan trias politica pembangunan tahap kedua yang meliputi pembangunan fisik, penyiapan regulasi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Tahap kedua berfokus pada pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif, dengan penandatanganan kontrak dijadwalkan antara akhir Oktober dan November 2025.
Kompleks legislatif ini akan mencakup lahan seluas 42 hektar dengan anggaran sebesar Rp8,5 triliun (sekitar US$510 juta) untuk tahun 2025–2027. Di dalamnya terdapat Gedung Sidang Paripurna, Plaza Demokrasi, Teras Musyawarah, museum, dan gedung perkantoran lainnya.
Kompleks peradilan seluas 15 hektare dengan anggaran Rp3,1 triliun ini akan menampung gedung Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Agung. Pembangunan kedua kompleks tersebut diperkirakan memakan waktu 25 bulan mulai November ini.
Berita terkait: Indonesia terus maju dengan proyek ibu kota Nusantara
Berita terkait: Indonesia sets aside 62.9 hectares for Nusantara diplomatic zone
Penerjemah: Aji, Kenzu
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2025
